Agus Subekti
KAB. CIREBON - Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Cirebon yang juga merupakan sayap partai PDI Perjuangan, mengkritisi terlambatnya penyerapan anggaran yang belum maksimal di Kabupaten Cirebon.
Menurut Ketua DPC Repdem Kab. Cirebon, Nana, didampingi jajaran pengurus mengatakan, Pertumbuhan ekonomi di Kab. Cirebon menjadi aspek bagi kita untuk mengkritisi realisasi anggaran.
Selanjutnya, Dalam bulan ke tiga ini masih minim untuk penyerapan anggaran tahun 2022 di Kabupaten Cirebon.
Untuk penyerapan yang masih rendah diantaranya Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.
"Sudah ada lelang, akan tetapi baru sedikit yang masuk dan belum ada tanda tanda penyerapan semua anggaran. Hal tersebut, kami melihat dari data di SIRUP dan LPSE. Artinya semua itu masih minim dalam penyerapan anggaran, ujarnya kepada wartawan di Sekretariat DPC REPDEM Kab. Cirebon, Selasa (21/6/2022).
Nana menambahkan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum optimal dalam penyerapan anggaran. Diantaranya Dinkes, Disdik, Dinas PUTR, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Hal tersebut berdasarkan informasi dari pihak terkait yang tidak bisa disebutkan.
Hal ini perlu disikapi dan bedah bersama terkait kinerja aparatur birokrasi yang tidak ada keterbukaan publik untuk masyarakat.
"Kedepan, apabila seluruh SKPD masih membandel, tidak manut dan taat terhadap perintah Bupati Cirebon Drs. H. Imron M. Ag, DPC REPDEM Kab. Cirebon akan melakukan audensi dan demo besar-besaran terhadap SKPD terkait penyerapan anggaran, " ungkapnya.
Nana berharap dan meminta kepada Bupati Cirebon, Drs. H. Imron M. Ag untuk bisa mempertegas dan mengkroscek kepada SKPD, terkait penyerapan anggaran agar bisa dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat. (Bekti)
Karmel 
Agung widodo 
