Agus Subekti
KABUPATEN CIREBON - Para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon harus merespon cepat permintaan Bupati Cirebon agar proyek-proyek segera digelar.
Menurut Ketua Umum Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) Kabupaten Cirebon, Budhi Nugraha, pimpinan tertinggi di Pemkab Cirebon yakni Bupati Cirebon, H. Imron, M.Ag.
"Kalau Pak Bupati Imron sudah mengeluarkan arahan, ya wajib segera dilaksanakan para kepala dinas/badan/kantor/direktur RS daerah dan pimpinan OPD lainnya. Segera gelar proyek-proyek pembangunan, jangan diam-diam saja. Ini sudah masuk bulan 4 atau sudah lewat trimester 1. Jika pimpinan OPD tidak mau melaksanakan arahan Pak Bupati, ya mundur saja atau diganti saat mutasi nanti, " tandas pria yang akrab disapa Wa BN, Selasa (5 April 2022), saat ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon.
Pria yang dikenal kritis ini berpendapat, sudah tidak ada alasan bagi para pimpinan OPD untuk menahan gelaran proyek-proyek pembangunan.
"Terutama PUTR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kimrum, LH dan RS-RS. Kepala dinasnya harus cepat bekerja, jangan-jangan bermain proyek juga, " katanya.
Sebelumnya diberitakan media-media, Bupati Cirebon, H. Imron, M.Ag., meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk segera melaksanakan proyek-proyek pembangunan sehingga cepat dimanfaatkan oleh masyarakat.
"Jangan bimbang dan ragu, cepat laksanakan proyek-proyek pembangunan. Kalau ada yang intervensi, lapor ke saya, " tegasnya, Jumat (1 April 2022), saat diwawancara para wartawan.
Pernyataan tersebut dikemukakan Bupati Imron karena sampai dengan sekarang masih belum banyak proyek pembangunan yang sedang berjalan. Bahkan, belum banyak yang dilelangkan.
Ia mengaku heran tidak ada kepala dinas atau badan yang mengadu ke bupati. Sementara, terdengar suara-suara kegalauan dan kegamangan kepala OPD untuk menjalankan proyek-proyek fisik.
"Kalau ada masalah, sampaikan ke saya selaku bupati. Jangan diam-diam saja, tapi terdengar ada kegamangan. Sikap saya jelas, jalankan program pembangunan. Tempuh prosedur sesuai aturan dan profesional. Kalau pemborongnya tidak profesional, ya jangan diberi kepercayaan untuk menjalankan kegiatan, " ujarnya.
Imron juga menandaskan, tim ahli percepatan pembangunan daerah (TAPPD) bertugas membantu kinerja bupati. TAPPD memberi masukan dan evaluasi kinerja OPD kepada bupati.
TAPPD juga membantu mencari program-program dari provinsi dan pusat yang bisa dibawa serta dinikmati masyarakat Kabupaten Cirebon.
"Kepala dinas dan jajarannya harus tegak lurus menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Sekarang masuk bulan empat, sudah waktunya proyek-proyek berjalan. Jangan mencari-cari kambing hitam, " lanjut Imron. (Subekti/mn)
Updates 
Zulfahmi 
